Yogyakarta merupakan tempat kebangkitan organisasi (Islam) pertama di Indonesia, sementara Sumatera Barat merupakan tempat kebangkitan pendidikan (Islam) pertama di Indonesia. Ungkapan ini lahir dan mengapung ke permukaan bukannya ––meminjam istilah Soedjatmoko–– tanpa kaki, melainkan berangkat dari fakta sejarah. Bukti ini tidak bisa kita pungkiri, karena di samping banyaknya lembaga pendidikan yang muncul di Sumatera Barat (seperti Adabiyah, Diniyah Putri, Thawalib, Tarbiyah Candung, dll), juga tidak sedikit tokoh-tokoh nasional yang lahir dari rahim ranah Minang yang memiliki peran dan posisi strategis dalam mendorong dan membangun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita kenal dengan Mohammad Hatta, Syahrir, Agus Salim, Tan Malaka, Hamka, dll yang tidak bisa kita lepaskan dari produk pendidikan yang ada di Sumatera Barat pada waktu itu.
Di samping itu, Sumatera Barat sebagai tempat kebangkitan pendidikan pertama di Indonesia, cukup besar pengaruhnya terhadap konstelasi pendidikan yang ada di tanah air ini. Keberadaan pondok pesantren Gontor di pulau Jawa, misalnya, tentu tidak bisa kita lepaskan dari kontribusi pendidikan di Sumatera Barat waktu itu, bahkan sebagai tempat menuntut ilmu yang berkualitas, tidak sedikit pelajar dari negeri Jiran seperti warga negara Malaysia untuk pergi menggali ilmu pengetahuan ke ranah Minang. Konon kebangkitan Islam di Indonesia pun juga dimobilisir oleh tokoh intelektual Minang yang pernah mengecap pendidikan di ranah Minang, kemudian melanjutkan studi ke Timur Tengah dan Belanda.
Namun apa hendak dikata, kebesaran dan kejayaan pendidikan di Minang waktu dulu tidak lagi ditemui oleh generasi-generasi sekarang. Pepatah Minang “Sakali aia gadang, sakali tapian barubah” merupakan cerminan dari kenyataan sejarah yang selalu berubah dan merupakan keinginan orang Minang akan adanya dinamika dalam kehidupan mereka. Namun perubahan dalam dunia pendidikan di Sumatera Barat tidak menuju perbaikan, malahan bisa dikatakan menurun. Karena pasca pergolakan PRRI, Sumatera Barat tidak lagi mampu melahirkan kader-kader bangsa yang berkualitas.
Wajarlah kiranya bila Tarmizi Taher -mantan Menteri Agama RI– berkomentar dengan nada prihatin tentang kondisi pendidikan di Sumatera Barat, yang menurutnya “ibarat ameh alah manjadi loyang”. Tidak ada lagi “nan baharago” dalam dunia pendidikan di Sumatera Barat atau dengan bahasa lain bahwa pendidikan yang ada di Sumatera Barat tidak lagi “layak jual” dalam panggung pendidikan nasional, apalagi untuk bersaing di kancah internasional.
Baca Juga: Memaknai Kitab Suci Pendidika Inyiak Canduang I
Kenyataan sejarah di atas, paling tidak dapat kita buktikan dengan beberapa faktor; pertama, banyaknya pelajar-pelajar yang berasal dari ranah Minang pergi keluar daerah Sumatera Barat untuk menuntut ilmu, seperti sekolah/kuliah di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Malang, Riau dan lain sebagainya. Kedua, minimnya pelajar-pelajar Minang yang menonjol dan berprestasi bila dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang berasal dari luar Sumatera Barat. Ketiga, rendahnya kualitas/mutu pendidikan yang berjalan di Sumatera Barat. Keempat, hilangnya spirit dan motivasi bagi anak-anak Sumatera Barat untuk ikut serta dalam dunia pendidikan. Kelima, minimnya para guru/dosen yang berbobot dan layak pakai dalam lembaga-lembaga pendidikan di Sumatera Barat.
Kemunduran pendidikan di Sumatera Barat, sebenarnya merupakan pukulan telak bagi kita semua, karena akan berpengaruh terhadap SDM dan dinamika kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Ivan Illich pernah mengatakan bahwa pendidikan merupakan variabel penting dalam kehidupan manusia. Bahkan sebagian lagi berpendapat, bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan unsur dan bagian integral dari kehidupan itu sendiri.
Akar Kemelut Pendidikan di Ranah Minang
Turunnya kualitas pendidikan di Ranah Minang merupakan pelajaran berharga yang harus kita cermati, dalam hal ini, bahwa posisi pendidikan tidak bisa kita lepaskan dari relasi dan kondisi sosial yang ada. Relasi sosial yang lainnya juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi pendidikan yang berjalan. Maka kebobrokan pendidikan di Sumatera Barat dapat kita lihat dari sejauh mana kondisi dan relasi sosial yang mempengaruhinya, karena dengan mencermati persoalan seperti ini kita dapat menganalisa secara kritis serta memberikan solusi terbaik bagi kelangsungan masa depan pendidikan di Sumatera Barat. Ada beberapa sebab yang melatarbelakangi terjadinya kebobrokan pendidikan di Sumatera Barat, di antaranya:
Pertama, Trauma Sejarah PRRI yang Mendalam.
PRRI merupakan momentum sejarah yang sangat pelik dan begitu kompleks, pada tahun 1958-1961, sebagai sebuah gerakan separatis (menurut defenisi dan versi negara). Perang saudara ini meninggalkan trauma bagi penduduk Sumatera Barat secara psikologis, politis dan kultural.
Akhirnya kekritisan dan kecerdasan yang pernah disandang oleh sebahagian besar masyarakat Sumatera Barat hari demi hari semakin hilang dari peredaran, dan bahkan semangat untuk menuntut ilmu pun tidak lagi dapat dirasakan oleh masyarakat Minang. Keheningan, ketakutan dan kepatuhan menjadi ciri khas dalam dinamika kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Dengan kondisi yang seperti ini, tentunya cara berpikir masyarakat Sumatera Barat jauh berbeda jika dibandingkan dengan cara berpikirnya masyarakat luar Sumatera Barat.
Kedua, Lemahnya Peran Perantau (Pedangang/Penuntut Ilmu) dan Masyarakat dalam Sektor Pendidikan.
Satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa kejayaan pendidikan di Minangkabau pada tempo dulu sangat berkaitan erat dengan peran para perantau dan rantaunya. Suatu hal yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Minang pada waktu itu adalah bila mereka hendak membangun dan mengembangkan pendidikan, maka mereka biasanya akan pergi merantau terlebih dahulu ke berbagai tempat, dari rantau mereka menggali berbagai ilmu pengetahuan yang dapat disumbangkan terhadap tanah kelahirannya nanti.
Berdagang dan menuntut ilmu adalah dua aktivitas yang biasanya dilakukan oleh anak-anak rantau pada waktu itu. Orang Minang dahulu, jika tidak berhasil di tanah rantau maka mereka merasa malu dan tidak mau pulang, karena merasa tidak dapat memberikan kontribusi kepada tanah kelahirannya. Namun bila mereka telah memperoleh bekal di rantau –baik berupa bekal material maupun bekal intelektual-, maka mereka segera untuk pulang ke kampung halamannya, seperti yang pernah dilakoni oleh Buya Djamil Djambek yang pernah merantau ke Makah; Hatta, Syahrir dan Tan Malaka yang merantau ke negeri Belanda.
Namun langit rupanya tidak selamanya cerah. Tradisi masyarakat Minangkabau tempo dulu dalam mengembangkan pendidikan di kampung halamannya kini telah berubah. Kini orang merantau untuk kepentingan pribadi dan keluarganya semata; sekarang orang tidak akan pulang jika telah berhasil di tanah rantau, karena suasana di kampung halaman tidak menguntungkan secara sosial, finansial dan intelektual.
Perubahan makna rantau berdampak terhadap eksistensi pendidikan yang berjalan di Sumatera Barat tersebut. Orang rantau tidak lagi atau katakanlah sangat sedikit yang peduli terhadap kondisi pendidikan yang ada di kampung halamannya. Kalau kita amati, cukup banyak orang-orang Minang yang berhasil baik secara material (ekonomi) maupun inmaterial (pengetahuan) di tanah rantau, namun apa yang telah dihasilkan oleh anak-anak rantau tidak lagi menjadi pendukung terhadap keberlangsungan pendidikan yang ada di ranah Minang. Mulai dari posisi menteri dan pejabat negara hingga posisi dosen/pengajar, dari pedagang kaki lima sampai yang sekelas taikun, akan tetapi apa yang dihasilkan di rantau hanya untuk kepentingan pribadi semata.
Ketiga, Eskalasi Konflik Elite Politik Pasca Reformasi yang Memuncak.
Reformasi sebagai sebuah hasil dari gerakan mahasiswa ‘98 dalam menumbangkan rezim otoriter Orde Baru, ternyata belum menjadi solusi bagi terciptanya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Tarik-menarik dan tekan-menekan antar partai atau elite bangsa untuk merebut kursi kekuasaan menjadi tradisi di masyarakat. Tradisi ini tumbuh subur di daerah, apa lagi di pusat.
Otonomi daerah, yang merupakan hasil dari reformasi, bukan dimaknai sebagai upaya peningkatan peran dan potensi daerah dalam membangun bangsa ini, melainkan dimaknai sebagai suatu momen dan kesempatan emas bagi elite pemerintah (daerah) untuk menduduki (dan mempertahankan) kursi kekuasaannya. Perebutan wilayah, perebutan jabatan dan penguasaan massa seakan-akan menjadi ciri khas masyarakat otonomi daerah. Masing-masing elite berusaha untuk menguasai wilayah demi mendukung kepentingan kekuasaannya.
Fenomena seperti ini juga terjadi dan dialami oleh masyarakat Sumatera Barat saat sekarang, bahkan kondisi ini sangat besar membuka ruang konflik antar elite pemerintah daerah. Dengan latar belakang seperti ini, pendidikan sebagai bagian dari struktur kehidupan bermasyarakat menjadi terabaikan. Karena para elite pemerintah daerah sibuk dan konsentrasi dengan sektor politik (kekuasaan) semata. Akibatnya terabaikannya sektor pendidikan dalam masyarakat, dan pada gilirannya pendidikan hanya menjadi kebutuhan sekunder (lipstik) yang tidak lagi diperhatikan secara penuh oleh pemerintah dan masyarakat setempat.
Padahal kalau kita menyadari, kemajuan pendidikan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana perhatian pemerintah daerah untuk berperan aktif mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Karena konsentrasi dan energi pemerintah telah tersedot oleh libido kekuasaan semata, mengakibatkan buyarnya perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan.
Keempat, Hilangnya Tradisi Surau dan Lapau.
Dalam sejarah kita mengenal bahwa di Minangkabau kental dengan tradisi debat dan diskusi, baik dalam artian formal maupun non formal. Seperti yang sering dilakukan di surau-surau dan di lapau-lapau (warung). Tradisi debat ini sudah mengakar bagi masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-harinya. Biasanya, sebelum melakukan debat atau diskusi ini mereka sibuk untuk mencari buku/kitab untuk dibaca sebagai referensi, agar apa yang disampaikannya tersebut logis dan argumentatif. Munculnya kemudian streo tipe bahwa masyarakat Minang pintar dan amat brilian dalam diplomasi, tidak terlepas dari tradisi debat dan diskusi yang mendewasakan mereka. Tidak heran bila kebanyakan duta diplomasi dan perundingan baik nasional maupun internasional dipercayakan pada putera-putera Minangkabau.
Akan tetapi tradisi yang seperti ini tidak lagi diwarisi oleh generasi selanjutnya. Lapau yang biasanya dijadikan forum dan ajang debat oleh masyarakat Minangkabau, kini hanya menjadi ajang judi dan mabuk-mabukkan. Bila surau sebelumnya dijadikan media transformasi pengetahuan dan basis intelektual bagi para bujang-bujang, kini hanya menjadi tempat ibadah semata atau malahan dibiarkan roboh sendiri karena tak pernah lagi “dihuni”.
Keterputusan tradisi ini jelas berpengaruh terhadap mundurnya kualitas pendidikan di Sumatera Barat, karena dengan tradisi tersebut paling tidak dapat semangat untuk terus menuntut ilmu terus terpacu. Jadi cukuplah beralasan jika kita mengalami kebobrokan pendidikan di Sumatera Barat, namun apakah masalah akan selesai dengan sekadar mengemukakan alasan-alasan tersebut? Jawabannya tentu tidak. Karena kalau pendidikan memang bagian dari kehidupan kita sebagai manusia, maka sudah seharusnya kita berpikir untuk keluar dari kemelut yang menyengsarakan kita bersama.
Bangkit dari Kegelapan
Melakukan perubahan terhadap kondisi pendidikan yang ada di Ranah Minang bukan saja hal yang tidak mudah, melainkan juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Karena sebagai mana tesis yang telah kita kemukakan di atas, bahwa pendidikansangat terkait dengan berbagai relasi dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya, dan untuk melakukan perubahan, tentunya kita harus melakukan rehabilitasi terhadap hal-hal tersebut.
Perubahan tidak akan dapat terlaksana jika kesadaran dari masyarakat itu sendiri ––sebagai subyek perubahan–– belum dapat berubah. Dengan sebuah kesadaranlah perubahan dari segalanya dapat terealisasikan dalam sebuah kehidupan. Begitu juga halnya dalam konteks pendidikan, perbaikan mesti diawali dengan sebuah kesadaran oleh masing-masing individu akan arti pentingnya pendidikan.
Baca Juga: HJ. Syamsiyah Abbas Tokoh Perti dan Pendidik Perempuan Minangabau I
Pengalaman sejarah telah banyak mengajarkan kita, bahwa kebangkitan pendidikan di Ranah Minang diawali dari sebuah kesadaran yang tertanam dalam jiwa masyarakatnya akan arti pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari jajahan kolonialisme asing. Tanpa diawali dari kesadaran ini, kebangkitan dan kejayaan pendidikan di ranah Minang mustahil akan terjadi. Seperti hasil penelitian Luci A. Whalley, bahwa berdirinya lembaga-lembaga pendidikan di Sumatera Barat merupakan sebuah apresiasi (dan ekspresi) dari kesadaran masyarakat Minang untuk menjawab tantangan kolonialisme Belanda dan meningkatkan kemampuan masyarakatnya di pentas nasional.
Maka menumbuhkan kesadaran masyarakat Minang merupakan langkah awal menuju kebangkitan dari kegelapan yang selama ini menyelimuti. Kalau memang pendidikan sebagai mesin pencetak realitas sosial, maka sudah seharusnya kesadaran ini tumbuh bagi masyarakat Minang. Karena di tengah-tengah hantaman budaya globalisasi, seluruh bangunan masyarakat berubah menjadi ruang yang hampa makna dan nihil dari nilai-nilai kehidupan, Dan untuk menjawab semua ini dan sekaligus keluar dari kegelapan yang ada, maka pendidikan merupakan jawaban yang paling tepat dan sangat strategis dijadikan sebagai alat menuju perbaikan. Jika masyarakat Sumatera Barat masih terlena (dan tebius) dengan kehidupan yang tidak berpihak pada pendidikan dan pertumbuhan intelektualitas, tidak tertutup kemungkinan Sumatera Barat akan menjadi bulan-bulanan kekuasaan. Untuk itu, berfikir dan bergerak menjadi sebuah keniscayaan sejarah demi mewujudkan kejayaan pendidikan yang pernah terjadi setengah abad yang silam di Sumatera Barat. []
Wallahua’lam bishawwab.
*Tulisan ini pernah jadi arsip Jurnal Kebudayaan Gurindam Surau Tuo Yogyakarta
