scentivaid mycapturer

Harapan Setelah 95 Tahun Milad PERTI

Harapan Setelah 95 Tahun Milad PERTI

Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, telah dilaksanakan peringatan milad atau hari kelahiran salah satu organisasi Islam bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah disingkat PERTI yang langsung dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Makruf Amin di Padang Sumatera Barat. Sebagai organisasi yang punya kepengurusan dan terdaftar secara nasional di Kemenkumham nama Perti atau Tarbiyah mungkin tidak semasyhur Nahdatul Ulama, sekeren Muhammadiyah dan mungkin dikenal di tingkat daerah  sekitar Sumatera Barat, Riau dan Aceh. Ketermasyhuran Perti hampir mirip Persis di Jawa Barat, Nahdatul Wathan di Nusa Tenggara Barat, Mataul Anwar di Banten, dan Alwasliyah di Sumatera Utara karena selain lahir dan memiliki akar massa pesantren MTI tradisional di Sumatera Barat juga aktivitas organisasi secara nasional boleh dibilang hampir tidak terdengar termasuk dalam menyikapi isu isu keagamaan yang menjadi perhatian publik. Bahkan bila kita menyampaikan ke orang lain di luar Sumatera Barat, Riau dan Aceh sebagai warga Tarbiyah bukan NU atau Muhammadiyah hampir kebanyakan tidak tahu bahkan tidak jarang diidentikkan kepada kelompok pembinaan mahasiswa dipanggil ikhwan-akhwat di kampus yang tren pada 20 tahun belakangan. Itulah fakta yang harus disadari dan menjadi tantangan bagi seluruh kader Tarbiyah di tingkat nasional.

Sejarah Singkat Perti

Bila dilihat dari kata “Tarbiyah” berasal dari bahasa arab yang berarti pendidikan sehingga sepintas sudah bisa dibayangkan bahwa Perti adalah organisasi terkait pendidikan khususnya bidang agama Islam. Pemahaman ini tidak keliru karena merujuk pada Buku Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970 Karangan Prof. Alaidin Koto selaku alumni MTI Canduang dan mantan Rektor UIN Sutan Syarif Qasyim Pekanbaru menyebutkan bahwa cikal bakal Perti berawal dari berdirinya Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Canduang Kabupaten Agam, Sumatra Barat tanggal 5 Mei 1928 oleh Syekh Sulaiman Arrasuli gelar Inyiak Canduang. Pada hari yang sama didirikan juga MTI Jaho oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho, MTI Tabek Gadang oleh Syekh Abdul Wahid ash-Shalihi, MTI Batu Hampar oleh Syekh Muhammad Arifin al-Arsyadi, dan lain-lain. Pendirian MTI ini dimaksudkan sebagai upaya modernisasi lembaga pendidikan Kaum Tua (tradisionalis). Upaya tersebut sebelumnya telah dimulai oleh Syekh Abbas Qadhi dengan mendirikan Arabiyah School di Ladang Lawas pada 1918 dan Islamiyah School di Aur Tajungkang, Bukittinggi pada 1924 untuk menandingi gencarnya gerakan pengembangan lembaga pendidikan milik Kaum Muda (modernis) di Sumatra Barat

Setelah kemunculan MTI-MTI di Sumatra Barat, pada tahun 1928 Inyiak Canduang mendirikan Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PMTI) untuk menghubungkan MTI-MTI tersebut. Sebelumnya, ulama-ulama Kaum Tua di Sumatra Tengah pernah berhimpun di dalam organisasi bernama Ittihad Ulama Sumatera yang didirikan oleh Syekh Muhammad Saad Mungka pada 1921. Pada 19–20 Mei 1930, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengumpulkan ulama kaum tua untuk membicarakan masa depan MTI pada rapat besar di “surau tangah” di lingkungan MTI Canduang. Di antara yang hadir dalam Rapat Besar tersebut termasuk Syekh Khatib Ali Padang, Syekh Abbas Qadhi Ladang Laweh, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Arifin al-Arsyadi Batuhampar, Syekh Abdul Majid Koto Nan Gadang, Syekh Abdul Wahid as-Shalihi Tabek Gadang, Syekh Jalaluddin Sicincin, Syekh Muhammad Yunus Tuanku Sasak, Tuanku Alwi Koto Nan Ampek, Syekh Makhudum Tanjung Bingkang Solok, Syekh Adam Palembayan, Syekh Muhammad Zain Simabur, Syekh Hasan Basri Maninjau, dan Syekh Muhammad Said Bonjol. Rapat Besar di Bukittinggi tahun 1930 tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengubah nama organisasi Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI) sekaligus menetapkan tanggal 5 Mei 1928 sebagai hari lahirnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

Pada konferensi Perti di Bukittinggi pada 11–16 Februari 1938, Sirajuddin Abbas terpilih sebagai Ketua Umum Perti dengan program awal menerbitkan majalah Soearti (Soeara Tarbijah Islamijah) dan membuat nomor urut Madrasah Tarbiyah Islamiyah dimulai dari MTI Canduang (No. 01), MTI Jaho (No. 02), MTI Tabek Gadang (No. 03) hingga MTI Salo Bukittinggi (No. 90). Majalah Suara Perti (Super) tahun 1951 menjelaskan bahwa MTI Putri Bengkaweh yang didirikan Syamsiyah Abbas memiliki nomor urut 130. Pada 1954, PERTI memiliki 360 MTI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Terlibat Politik dan Perpecahan Perti

Merujuk kepada anggaran dasar maka Perti menegaskan sebagai organisasi independen memegang I’tiqat Ahlussunnah wal Jama’ah dalam dan Mazhab Syafi’i dalam syariat dan ibadat. Bahkan Ustaz Abdul Somad menjelaskan perbedaan Perti dengan NU meskipun sama sama ber I’tiqat ahlu sunnah waljamaah dan mengakui imam empat mazhab namun Perti tegas dalam amalan hanya beramal amalan imam Syafi’i saja ditambah lagi Perti juga mengikuti tariqat. Benarlah sesuai makna namanya Perti memiliki tujuan mewujudkan pendidikan islami, mendakwahkan ajaran Islam serta melakukan kegiatan untuk kesejahteraan umat yang di ridhoi Allah. 

Namun dalam perkembangan rayuan kekuasaan juga tidak terelakkan sehingga Perti terbawa ke ruang politik dengan bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) menggunakan identitas Persatuan Pendidikan Islam Indonesia tahun 1939 kemudian tahun 1944 bergabung ke Majelis Islam Tinggi (MIT) di Bukittinggi meskipun aktivitasnya tidak begitu berjalan. Selanjutnya Pada konferensi Perti pada 22 November 1945, memutuskan untuk bertransformasi menjadi Partai Islam Perti dengan perubahan akronim persatuan menjadi pergerakan dan dalam Pemilihan Umum 1955, Partai Islam Perti berhasil mendapatkan empat kursi DPR-RI yaitu Sirajuddin Abbas, Tgk. Nyak Diwan, Rusli Abdul Wahid dan Ma’rifat Mardjani serta delapan kursi Konstituante yaitu Syekh Sulaiman Arrasuli, Syekh H. Muhammad Hasan Krueng Kale, H. Mansur Dt. Nagari Basa, Hj. Syamsiyah Abbas, H. Umar Bakri, Tengku Bay, H. Asymawi dan Kuasini Sabil. Dua tokoh pemimpin Perti juga pernah dipercaya menjabat menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno yaitu Sirajuddin Abbas sebagai Menteri Keselamatan Negara RI dan Rusli Abdul Wahid sebagai Menteri Negara Urusan Umum dan Irian Barat.

Pasca G30S/PKI 1965, menjadi pemicu perpecahan ditubuh Perti dimana Sirajuddin Abbas yang saat itu berada di Uni Soviet dicurigai mendukung komunisme sehingga membuat Rusli Abdul Wahid memutuskan mengambil secara penuh kepemimpinan dan mengubah kembali akronim dari pergerakan kepada persatuan yang dikukuhkan sebagai ketua umum dalam kongres akbar 1 mei 1966 sekaligus terjadi kubu Rusli Abdul Wahid dengan kubu Siradjuddin Abbas. Meskipun sudah ada seruan dari syekh Sulaiman ar-Rasuli agar kembali ke Khittah 1928 pada 1 Maret 1969 sebagai organisasi pendidikan dan dakwah Islam yang non politik namun perpecahan tetap tak terelakkan pada zaman Orde Baru dimana kubu Sirajuddin Abbas dengan nama Tarbiyah merapat ke Golkar yang dalam pemilu 1971 berhasil mendudukkan Buya Baharuddin ar-Rasuli dan Buya Khalidi Said ke Senayan sementara kubu Rusli Abdul Wahud berhasil menghantarkan Rusli Abdul Wahid dan Tgk. Muhammad Saleh Aron yang akhirnya tahun 1973 berfusi ke PPP. Gaungan islah antara kubu Perti versi PPP dengan kubu Tarbiyah versi Golkar baru tercapai pada musyawarah nasional bersama di Jakarta pada 21 Oktober 2016 dengan piagam yang ditandantangani Basri Barmanda serta Alm Azwar Anas selaku ketua umum dan pembina kubu Tarbiyah Golkar dan Tgk. Mohd Faisal Amin serta Yudho Paripurno selaku ketua umum dan pembina kubu Perti versi PPP termasuk menyatakan diri sebagai organisasi independen dari politik.

Tantangan Perti ke Depan

Usia 95 tahun mungkin sudah sangat tua begitu juga sebuah organisasi namun mengingat begitu lamanya lebih 50 tahun sejak tahun 1966 sampai tahun 2016 terombang-ambing dalam perpecahan dan kepentingan politik tentu sangat menguras pemikiran, tenaga maupun semangat warga Perti yang sampai sekarang masih tahap konsolidasi. Berbeda dengan di Sumatera Barat geliat Perti terutama oleh generasi muda sudah sangat positif sementara di tingkat nasional penulis selaku alumni MTI Canduang yang mencoba mengikuti jalannya kepengurusan Perti di tingkat nasional sejak periode sebelumnya 2017 merasa tidak menemukan semangat seperti yang dirintis oleh ulama-ulama pendahulu khususnya masalah pendidikan Islam dan dakwah sebagai tujuan utama Perti atau setidaknya geliat seperti generasi muda di Sumatera Barat tiga tahun terakhir sehingga wajar ketika penulis mencoba berinteraksi dengan teman-teman organisasi islam di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi bahkan Indonesia Timur nama Perti sangat asing bagi mereka. Sebelum ini belum terlihat wujud konkrit dari tujuan sebagaimana mukaddimah anggaran dasar Perti “mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesadaran bernegara dan beragama dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berakhlak mulia, ta’at kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW” dan keberadaan pengurus tingkat nasional tidak lebih dari simbol saja.

Justru yang terasa keberadaan Perti ibarat “karakok tumbuah dibatu, seperti mentimun bungkuk” yang keberadaannya ada tadi stagnan dan tidak masuk perhitungan. Banyak isu isu terkait agama seperti masalah isu label halal, isu pendidikan agama yang berkurang di sekolah, isu pelecehan agama termasuk masalah penetapan awal Ramadan atau idulfitri yang sering jadi perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dengan NU atau pemerintah pihak Perti terkesan diam seribu bahasa padahal dalam kepengurusan sudah lengkap dari dewan pembina, dewan ifta’ dewan pakar, dewan kehormatan, dewan pertimbangan dan pengawas di samping pengurus pusat dengan jejeran orang ternama dari segi keilmuan dan jabatan. Justru yang terdengar sayup-sayup adalah ada suara-suara yang terafiliasi kepada partai tertentu entah ini sebagai tanda banyaknya kepentingan politik atau Perti sekedar batu loncatan. Melihat pada realitas sejarah Perti dan perkembangan terkini mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi renungan khususnya keluarga besar Perti secara nasional.

Pertama, meluruskan kembali tujuan dalam mengikuti organisasi Perti sesuai cita cita ulama pendiri sekolah sekolah MTI serta anggaran dasar Perti. Sebagai organisasi berlatar madrasah tentu paham betul dan meyakini kandungan hadis syahih tentang niat “innamal a’malu binniyah wa innama likullimriim ma nawa” (segala urusan tergantung niat dan itulah yang akan diperoleh) sehingga hal ini perlu dipahami oleh semua pengurus dan semua yang ingin berpartisipasi memajukan dan mewujudkan cita cita mulia para ulama pendiri Perti. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan karena tidak sedikit yang ikut dalam Perti bukan berlatar belakang pendidikan di sekolah-sekolah Perti, diajak oleh pihak-pihak tertentu yang seorganisasi atau separtai di luar, karena pejabatnya, karena kayanya dan dasar lainnya sehingga terlihat pandangannya lebih melihat sebagai organisasi kebanyakan bahkan banyak yang terafiliasi ke partai politik sehingga wajar bisa timbul tafsiran beragam. Tentu kita bersyukur banyak pihak yang mau ikut dalam Perti, namun seperti di Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah tentu perlu yang konsisten menjaga nilai nilai dasar organisasi yang dikenal dengan kalangan kultural disamping ada penyeimbang dan melengkapi dari kelompok struktural yang lebih berorientasi politis dan kekuasaan. Kelompok kultural Perti inilah yang harus selalu menjadi pengendali arah gerakan Perti yang dimainkan oleh kelompok struktural. Rencana penerapan materi “kepertian atau ketarbiyahan” di tingkat sekolah-sekolah di bawah naungan Perti termasuk adanya pendidikan-pendidikan khusus ketarbiyahan atau pendidikan kader Perti bagi masyarakat umum yang mau bergabung dengan Perti sudah semestinya diwujudkan segera di samping terus menanamkan nilai nilai ketarbiyahan melalui kelompok pengajian, majelis taklim sebagai massa utama Perti yang berbasis surau atau mesjid sebagai.

Kedua, pemberdayaan sumber daya manusia Perti. Tidak bisa dipungkiri sudah banyak lulusan MTI yang tampil di tingkat daerah maupun nasional baik di kalangan pesantren, perguruan tinggi keagamaan tentunya bahkan sampai perguruan tinggi umum dengan gelar sampai jenjang doktor berbagai bidang, pejabat di lingkungan eksekutif dan yudikatif di daerah maupun pusat, termasuk politisi di legislatif di samping juga berhasil di dunia usaha namun semua seperti lepas kendali tanpa arah apa yang mereka bisa perbuat untuk Perti khususnya memajukan sekolah-sekolah yang sebagian sudah hidup Senin Kamis. Secara naluriah sebagai yang pernah belajar di MTI tentu sangat merasakan betapa darah Tarbiyah yang dibina bertahun tahun mengalir dalam diri mereka namun tidak bisa dipungkiri khususnya yang menjadi ASN, jabatan politis lainnya semua butuh perkembangan karier yang perlu dorongan politis sehingga tidak sedikit menyeberang ke organisasi lain yang punya akses lebih kuat kepada kekuasaan seperti yang terjadi di bawah lingkungan kementerian agama terang-terangan berpindah menjadi kader Nahdatul Ulama karena pengaruh Nahdatul Ulama sangat kuat mengendalikan Kemenag termasuk meskipun tahu alumni MTI tidak malu-malu masuk ke organisasi kemahasiswaan di bawah lingkup NU dan hal sama juga terjadi perpindahan jamaah Perti ke organisasi lainnya. Sementara di satu sisi yang secara tertulis terlihat memegang akses kepada kekuasaan di Perti baik pusat maupun daerah lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi atau kelompok sendiri bahkan mau membesarkan orang lain daripada membesarkan jamaah Perti. Karena itu perlu langkah konkret setiap yang punya akses kepada kekuasaan untuk mendorong sumber daya kader-kader terbaik Perti mendapatkan posisi yang lebih baik di segala bidang dan profesi atau setidaknya bisa membackup jamaah Perti yang sudah menduduki jabatan dapat bertahan sehingga ketika mau memikirkan Perti mereka sudah selesai dengan urusan kehidupan pribadi dan keluarganya dan jangan justru terbalik ikut Perti demi mencari kehidupan disana. Yang paling utama tentu kita semua berkewajiban mengetuk hati, membangun komunikasi, memuhasabahi para jamaah Perti yang punya potensi dari keilmuan, jabatan atau materi untuk kembali bersama sama memikirkan dan melanjutkan cita cita ulama terdahulu. “Hujan emas di tempat orang hujan batu di tempat kita maka tempat kita sendiri lebih mulia”

Ketiga, inventarisasi dan memberdayakan aset aset di bawah naungan Perti. Kita ketahui sesuai data yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas di atas pada tahun 1954 terdapat sekitar 380 sekolah MTI sehingga bila hal ini diinventarisi ulang dan diberdayakan kembali menjadi aset yang luar biasa belum lagi banyak perkembangan sekolah-sekolah yang didirikan oleh murid-murid sekolah MTI yang ada. Memang keberadaan MTI tidak sama seperti sekolah-sekolah yang 100% milik Muhammadiyah dan sudah dikelola secara modern, sekolah Perti 100% merupakan milik pribadi, keluarga dan masyarakat daerah setempat namun bukan berarti Perti berlepas tangan. Disinilah peran Perti sebagai organisasi wadah pemersatu sekolah-sekolah MTI seperti yang diimpikan Inyiak Canduang awal tahun 1928 untuk memikirkan bagaimana aset-aset MTI baik aset bergerak terutama aset tidak bergerak milik para ulama atau masyarakat  yang tidak paham dengan hukum misalnya agar bisa memiliki kekuatan secara hukum sehingga tidak gampang diambil alih oleh pihak tak bertanggung jawab atau setidaknya dialihkan menjadi sekolah yang tidak sejalan dengan cita cita dan pemahaman para ulama pendiri awal.

Tidak sedikit kita melihat sekolah MTI yang hidup Senin Kamis dengan santri puluhan bahkan belasan tanpa terlihat kemajuan bahkan tidak sedikit juga yang sudah mati tinggal menjadi bangunan tua atau bahkan diubah menjadi sekolah bukan MTI sehingga ini menjadi menyedihkan bagi kita yang kental darah Pertinya. Disinilah peran pengurus baik pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menembus akses kekuasaan atau akses lain yang bisa membackup legalitas aset tersebut serta mencarikan sumber-sumber donatur yang dapat menghidupkan dan mengembangkan MTI kecil-kecil tersebut. 

Hal yang tidak kalah pentingnya selain menyusun kembali kurikulum Perti sehingga menjadi keseragaman khususnya dalam masalah nilai-nilai paham utama ketarbiyahan yang tentunya Perti sudah punya sumber daya manusia berlebih untuk memikirkannya adalah masalah penguatan sumber daya Perti dalam pengelolaan keuangan yang modern, transparan dan akuntabel sehingga jangan sampai terjadi image negatif ada penggelapan infak sadekah umat ataupun penyimpangan dana bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadi oleh oknum sekolah-sekolah MTI yang akhirnya akan memperburuk citra sekolah Perti bahkan mengorbankan para ustaz – ustazah yang tulus mengabdi karena ketidakpahaman mereka.

Banyak harapan lain demi kemajuan Perti ke depan selain beberapa hal di atas namun semua tentu butuh komitmen kita bersama untuk ikhlas berbuat dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing melanjutkan cita cita mulia para buya rahimahumullah yang telah berkorban pikiran ,tenaga, materi bahkan nyawa demi mewujudkan cita cita mulia sebagai khalifah Allah dimuka bumi menyiarkan nilai-nilai Islam khususnya di bidang pendidikan. Meskipun fisik kita berada di berbagai organisasi lain namun setidaknya ruhiyah dan pemikiran kita tetap dicurahkan demi masa depan Perti.

Selamat milad ke 95 sekolah-sekolah MTI, selamat milad PERTI.

Oleh: Dr Erianto N. SH.MH / Atase Kejaksaan di KBRI Riyadh-Alumni MTI Canduang

Erianto N
Dr Erianto N. SH.MH / Atase Kejaksaan di KBRI Riyadh-Alumni MTI Canduang