Madrasah Bukan Keranjang Sampah! (Kado Musyawarah Nasional IX Persatuan Tarbiyah

Madrasah Bukan Keranjang Sampah! (Kado Musyawarah Nasional IX Persatuan Tarbiyah Islamiyah)
Ilustrasi/Dok. Istimewa

Tulisan “Madrasah Bukan Keranjang Sampah! (Kado Musyawarah Nasional IX Persatuan Tarbiyah” ini dalam rangka menyambut Musyawarah Nasional IX Persatuan Tarbiyah tahun 2011. Meski tulisan sembilan tahun lalu namun masih relevan dibaca oleh warga Tarbiyah Islamiyah.

Insyaallah,  Kamis sampai Minggu, 22-25 September, ini organisasi masyarakat (ormas) Islam yang bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah, disingkat PTI atau Tarbiyah, bakal menghelat hajatan besar yang bernama Musyawarah Nasional (Munas). Dengan tuan rumah Provinsi Jambi, Munas yang kesembilan kali ini rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan bakal dihadiri oleh ribuan warga Tarbiyah.

Lepas dari seremonial Munas, tentu banyak yang diharapkan dari perhelatan akbar ormas yang didirikan oleh Inyiak Candung atau Abuya Syekh Sulaiman Arrasuli ini. Apalagi jika mengingat dinamika perjalanan sejarah Tarbiyah dalam napak tilas sejarah nasional bangsa Indonesia. Mulai dari setting sosial zaman berdirinya Tarbiyah yang sebangun dengan masa-masa awal pergerakan nasional hingga fenomena kebangsaan terakhir yang terjadi di nusantara. Belum lagi terkait dengan persoalan pendidikan yang menjadi spirit atau ruh organisasi dimana secara organisatoris disimbolkan dengan penggunaan kata tarbiyah (pendidikan) sebagai nama organisasi. Tentu banyak yang bisa dibahas dan diulas secara panjang lebar ataupun mendalam.

Guna menyemarakkan perhelatan Munas dimaksud, tulisan ini berupaya melakukan refleksi seputar kilas sejarah, realitas kontemporer baik yang berkembang secara internal maupun eksternal dan eksistensi organisasi di antara ormas-ormas Islam lain seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sembari menelaah dinamika pendidikan Islam model madrasah baik yang dikelola oleh pemerintah dan umum maupun yang secara khusus dikelola oleh Tarbiyah kaitannya dengan persoalan pendidikan nasional.

Kilas Balik Persatuan Tarbiyah Islamiyah

Sejak era “Menuju Republik Indonesia” yang digaungkan oleh Ibrahim Datuk Sutan Malaka atau dikenal dengan nama Tan Malaka, di Indonesia telah tumbuh organisasi pergerakan berbasis Islam yang berorientasi pendidikan dan pencerdasan anak bangsa dengan mengusung nama Tarbiyah Islamiyah. Pada tahun 1907, tepat setelah kembalinya Syekh Sulaiman Arrasuli dari studi sekian tahun di Mekah al-Mukarramah, salah satunya kepada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, dimulailah usaha perbaikan sistem dan metode pendidikan agama Islam di Minangkabau. Dimana sistem pengajaran yang tadinya hanya fokus menggunakan metode halaqah atau bandongan (lingkaran), kemudian dikombinasikan dengan sistem klasikal. Hal yang sama dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, di Kauman, Yogyakarta dan KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di Jombang, Jawa Timur. Keduanya, Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy’ari, juga murid Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, ulama Indonesia yang menjadi bagian penting dalam penyebaran ilmu agama Islam di Masjidil Haram, Mekah al-Mukarramah, kala itu.

Berkat konsultasi dan kordinasi yang intens dengan guru-gurunya di tanah kelahiran, Abuya atau Buya (panggilan hormat terhadap ulama di Minangkabau dan beberapa daerah di Nusantara) Sulaiman Arrasuli berhasil menghimpun dukungan luas terhadap upaya perbaikan sistem pendidikan Islam di Ranah Minang. Hingga pada 05 Mei 1928, bertempat di tanah kelahirannya, Candung, dulu bagian daerah Bukittinggi dan sekarang masuk Kabupaten Agam, bersama para ulama pendukung dan para gurunya, ia, Sulaiman Arrasuli yang kelak dikenal dengan sebutan Inyik (sebutan untuk orang yang pakar seperti kiai atau ki di Jawa) Candung, melakukan musyawarah mufakat yang berujung pendeklarasian gerakan perbaikan sistem dan metode pengajaran Islam di Minangkabau. Dengan format gerakan yang dikemas dalam nama Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PMTI) dimana Candung menjadi pelopor atau pilot project pendirian madrasahnya.

Format Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung yang juga berdiri pada Mei 1928 itu dengan segera di-copy paste oleh para ulama di daerah lain di Minangkabau. Dan perlu diingat, Minangkabau dalam konteks ini tidak hanya sebatas wilayah yang sekarang bernama Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga dapat mencakup daerah yang ada di Bengkulu, Jambi, Lampung dan Palembang. Hal ini tentu berkaitan erat dengan tradisi pengajaran Islam yang telah terbangun dan berlangsung lama sebagai kelanjutan dari fase awal masuk dan berkembangnya Islam di daerah-daerah tersebut. Sejak itu, perkembangan MTI begitu pesat hingga data yang tercatat pada tahun 1942, sudah terdapat 300 MTI di berbagai daerah dengan jumlah murid sebanyak 45.000 anak.

Pada tanggal 19-20 Mei 1930 dilangsungkan Konfrensi Besar di Candung dimana salah satu keputusannya adalah mengubah PMTI menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI). Lalu pada konfrensi tanggal 11-16 Februari 1935, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jika sebelumnya organisasi ini disingkat dengan PTI, maka dalam AD dan ART yang baru ini singkatan PTI dirubah menjadi PERTI dimana PERTI kemudian memainkan peran penting di kancah nasional, baik dalam bidang dakwah, sosial dan, terutama, bidang pendidikan dengan MTI-nya. Pada fase ini, sebagaimana pula Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), adalah juga fase keterlibatan PERTI dalam kancah perjuangan nasional menuju Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan konstelasi bangsa pasca Proklamasi RI, pada tahun 1946 PERTI yang khittah (garis) nya bergerak sebagai organisasi sosial keagamaan beralih fungsi menjadi Partai Politik. Peralihan ini disebabkan argumen KH. Sirajuddin Abbas, seorang murid Inyik Candung yang buku-bukunya menjadi referensi umat Islam di nusantara seperti serial buku “40 Masalah Agama” dan “I’tiqad Ahlussunnah Wal Jama’ah”, yang isi argumennya menekankan bahwa agama juga harus memberi arah pada perjuangan politik bangsa. Setelah berganti nama menjadi Partai Islam (PI) PERTI, organisasi ini pun, dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, kemudian mempunyai andil yang cukup besar dalam memobilisasi rakyat guna mensukseskan misi revolusi kemerdekaan Republik Indonesia hingga tercatat sebagai 5 besar pemenang Pemilu pertama yaitu tahun 1955.

Sebagaimana dinamika politik pada umumnya, perpecahan dalam tubuh PERTI akhirnya tidak dapat dihindari. Berbagai move dan intrik sebagai imbas pergeseran orientasi dari upaya pengabdian kepada usaha perebutan kekuasaan mewarnai derap langkah organisasi. Hal ini tentu sangat mengecewakan para pendiri organisasi PERTI, terkhusus Syekh Sulaiman Arrasul. Akhirnya, pada tahun 1969, seiring proses awal pembentukan Orde Baru, demi menyelamatkan PERTI, Inyik Candung pun mengeluarkan Dekrit yang isinya meminta agar PERTI beserta semua warganya kembali kepada khittahnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Tepatnya tanggal 1 Mei 1969, menjelang peringatan hari lahir PERTI ke-41 dan setahun persis sebelum Inyik Candung, sang pendiri dan pembuat dekrit menutup mata di usianya yang ke- 98 tahun.

Baca Juga: Perti

Orde Baru; Dari Orientasi Politik ke Birokrasi

Pasca dekrit kembali ke khittah, warga PERTI terbagi menjadi dua. Ada yang tetap di jalur politik dan melanjutkan organisasi dengan tetap memakai nama PI. PERTI. Ada yang memilih berhenti berpartai dan kembali ke ormas dengan kembali menggunakan nama organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat Tarbiyah. Tak lama, seiring dengan runtuhnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru ke panggung politik nasional, rezim baru yang bernama Pembangunan yang berangkat dari ide developmentalisme itu melakukan penataan ulang seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tak terkecuali aspek politik.

Era multi partai pun diakhiri dan organisasi politik disederhanakan terbatas hanya terdiri dari tiga partai. Partai berhaluan agama (Islam), partai berhaluan umum (sekuler, agama non Islam dan kiri) serta partai tengah yang tak lain adalah mesin politik rezim penguasa. PI. PERTI, sudah dapat dipahami karena berbasis Islam, otomatis digabung (fusi) bersama Partai Nahdlatul Ulama (PNU) dan Parmusi (berbasis Muhammadiyah) ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Nasional Indonesia dan lainnya yang berhaluan sekuler atau berbasis agama non Islam serta yang berhaluan politik kiri digabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara mereka yang berada di luar garis keduanya itu, yang kemudian dikenal dengan istilah massa mengambang (floating mass) digarap oleh organisasi multi fungsi atau partai tengah ciptaan rezim Orde Baru itu yang bernama Golongan Karya (Golkar).

Bila mereka yang berada di PI. PERTI, sebagai konsekuensi logis dari pilihan tetap berpartai, disibukkan dengan perebutan peran dan posisi di PP. Sementara di Tarbiyah, meski sudah lepas dari partai, euforia kekuasaan tidak bisa sirna begitu saja. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan kenyataan sebaliknya. Nikmat dan iming-iming kekuasaan, yang sebelumnya terakses melalui jalur politik, justru semakin terbuka lebar bagi warga Tarbiyah terutama bagi keturunan atau tokoh elitenya.

Tarbiyah sebagai ormas Islam yang mengakar di masyarakat secara nasional, terlebih di luar Pulau Jawa, tentu sangat menarik dalam kacamata politik Karya dan Kekaryaan milik Golkar. Apalagi Tarbiyah telah memaklumatkan diri tidak lagi menjadi partai politik sejak dikeluarkan Dekrit Kembali ke Khittahnya. Praktis, hal itu menjadi jalan lapang bagi Golkar untuk merayu dan merangkul Tarbiyah untuk menjadi bagian dari Keluarga Besar Golongan Karya. Tampak tak ada alasan bagi Tarbiyah untuk menolak karena memang tawaran Golkar itu tidak berarti menjadikan Tarbiyah sebagai partai politik. Meski imbasnya ternyata justru telah menjadikan Tarbiyah sebagai salah satu sayap politik paling produktif bagi Golkar dalam suksesi politiknya di luar Pulau Jawa terutama di Pulau Sumatera!

Di sinilah dapat terlihat terjadinya ledakan hijrah orientasi secara massif. Dari murni pengabdian kepada umat dan masyarakat beralih menjadi pencapaian profesi, status atau posisi, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Praktisnya, warga Tarbiyah tidak lagi bergerak mengabdikan diri kepada umat melalui pendidikan murni karena ibadah dan panggilan berjuang di jalan Allah. Akan tetapi lebih karena dorongan agar bisa mengakses jaringan kekuasaan agar menjadi pejabat, birokrat atau setidaknya mempunyai profesi sebagai abdi negara alias pegawai negeri. Walhasil, alih-alih menggalakkan warga untuk kembali fokus berjuang mendidik bangsa melalui madrasah-madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas sebagai spirit inti Dekrit Kembali ke Khittah, disorientasi pengabdian melalui pendidikan semakin menjadi.

Alih-alih meningkatkan mutu pendidikan masyarakat melalui peningkatan mutu madrasah-madrasahnya, kualitas para penerus perjuangan perintis Tarbiyah di daerah-daerah justru semakin merosot. Bahkan, tak jarang di antara mereka para penerus perjuangan Tarbiyah, baik keturunan biologis maupun organisatoris, tak lagi mengingat perjuangan pendahulunya. Jangankan untuk memberikan pengajaran Islam, untuk membaca dan menulis al-Qur’an dengan baik dan benar saja, bagi sebagian besar atau kecil pribadi di antara mereka, mungkin saja telah menjadi persoalan yang cukup berat. 

Generasi Pasca Politik Birokrasi

Sebagaimana dinamika sejarah politik bangsa-bangsa. Orde Baru yang menggantikan Orde Lama telah tumbang. Era 32 tahun lebih pemerintahan berideologi Pembangunan yang dalam catatan terakhir dipandang sebagai tirani, otoritarian, korup dan terlalu birokratis telah berakhir. Tatanan kehidupan kebangsaan yang baru, sejak 1998 atau lebih dari 10 tahun lalu, telah dicanangkan. Tapi pekerjaan rumah yang ditinggalkan begitu banyak tentu tak mampu diselesaikan begitu saja apalagi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Persoalan bangsa ini, diskusi-diskusi di warung kopi, sudah sampai pada tingkatnya yang terparah.

Mentalitas tiran, otoritarian, korup dan terlalu birokratis telah membudaya tidak hanya pada pemimpinnya, tetapi juga pada rakyatnya. Kasus penembak misterius (petrus), berkelahi di saat sidang, pemecatan tanpa alasan, mafia hukum sampai mafia anggaran serta pelayanan yang tidak respek alias cepat tanggap adalah di antara turunan dari mentalitas tiran, otoritarian, korup dan terlalu birokratis yang biasa ditemui di kalangan pemimpin. Sementara di kalangan rakyat, mentalitas warisan Orde Baru itu dapat kita temui di antaranya pada kasus tawuran antar pelajar, rebutan lahan atau batas tanah, contek massal pada ujian nasional hingga acara adat yang sudah terlalu dibuat-buat sehingga menjadi rumit dan ruwet tapi kering atau bahkan hampa makna.

Karenanya, mengingat ini berkaitan dengan hal yang fundamental yaitu pembentukan karakter bangsa (nation’s character building), penyelesaian melalui mekanisme struktural atau politik terhadap segala persoalan kebangsaan tentu tidak bakal memadai. Harus juga dilakukan secara kultural dengan mengerahkan segenap potensi sumber daya seluruh elemen bangsa yang tersedia. Dan hal yang paling mendasar dari gerakan kultural dan pembentukan karakter bangsa itu sendiri adalah pendidikan moral. Bagaimana ruangan bisa bersih kalau sapu pembersihnya saja kotor? Bagaimana negara bisa sehat kalau aparatnya sakit? Bagaimana aparatnya tidak sakit kalau pendidikannya saja kotor? Bagaimana pendidikannya tidak kotor kalau moralitas yang diajarkan hanyalah basa-basi, bukan aksi!

Pembahasan mengenai pendidikan moral sejati yang patut diterapkan pada bangsa ini terkait agenda recovery atau ishlah bangsa ini semenjak reformasi. Tak terhitung buku dari beragam penerbit dan penulis terkenal beredar luas dimana masyarakat umum secara bebas dapat memgaksesnya. Bahkan dengan kecanggihan teknologi, buku-buku itu dan sumber bacaan lainnya dapat diakses melalui internet. Ada yang mengulas seputar teologi, ideologi dan orientasi pendidikan yang patut diterapkan. Ada yang membahas kurikulum dan metodologi pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. Ada pula yang berkaitan dengan tata kelola atau manajemen dan bahkan teknologi pendidikan.

Hanya saja, bagi Tarbiyah sebagai organisasi yang berdasarkan Pancasila sebagai asas bernegara dengan menganut paham Ahl al-Sunnah wal al Jama’ah dalam ‘Itikad dan bermazhab Imam Syafi’i Rahimahullah dalam syariat ini yang diperlukan adalah penegasan orientasi dalam mengemban tugas dan kewajiban orgniasai. Tugas dan kewajiban yang berupa mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesadaran bernegara dan beragama dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, taat kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala dan Rasulullah SAW sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART-nya. Untuk itulah kiranya tema “Kembali ke Tarbiyah” perlu mendapatkan penegasan pada momentum Munas ini. Tarbiyah yang mana? Tarbiyah yang bagaimana?

Penegasan ini dianggap perlu karena, sebagaimana uraian di atas, ajakan itu terbukti tidak efektif dalam memompa segenap potensi warga Tarbiyah untuk benar-benar memfokuskan persoalan pendidikan minimal di lembaga pendidikan yang dikelolanya. Tarbiyah, tak jarang, hanya sebatas papan nama dan basa basi, bukan amal atau aksi organisasi! Belum lagi sekarang ada kelompok lain yang menamakan diri gerakan Tarbiyah yang merupakan metamorfosis gerakan usrah yang berawal pengajian mahasiswa di kampus-kampus umum dan dinilai beorientasi cenderung eksklusif. Yang bisa jadi mengaburkan model gerakan Tarbiyah yang telah ada yang diusung oleh ormas Tarbiyah.

Baca Juga: Tarbiyah yang Menua

Kembali ke Madrasah

Agenda “Kembali ke Madrasah” sejatinya bukan semata romantisme momentum “Kembali ke Tarbiyah” saat dicanangkan oleh Buya Sulaiman Arrasuli melalui Dekrit yang dikeluarkannya pada 1 Mei 1969 atau empat puluh dua tahun lalu. Agenda kembali ke madrasah tak lain upaya untuk meningkatkan eksistensi lembaga madrasah secara nasional, di satu sisi, dan menguatkan sumber daya warga Tarbiyah, di sisi lain.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa madrasah yang notabene pendidikan berbasis atau berorientasi agama Islam adalah lembaga pendidikan kelas bawah atau kelas pinggiran. Bukan jenis lembaga pendidikan elite, atas atau menengah. Itu tidak masalah. Tapi yang menjadi soal adalah jika madrasah tidak bisa mendapatkan fokus dan perhatian yang juga utama, baik dari pemerintah, masyarakat maupun pengelolanya sendiri. Kenapa? Karena hal inilah yang sejatinya menjadi penyebab kematian fungsi pendidikan anak bangsa yang sejatinya mengarah kepada perbaikan moral dan mental. Madrasah, akhirnya, hanyalah tak ubahnya seperti keranjang sampah. Tempat pembuangan barang-barang bekas yang tidak lagi berguna. Sekadar menampung tenaga dan peserta didik yang sudah tidak bisa diterima mengajar atau belajar dimana-mana!

Seseorang yang belum atau tak punya pekerjaan kemudian mendaftar atau dimasukkan menjadi guru madrasah. Tak punya bekal apalagi orientasi memadai dalam mendidik anak bangsa. Apa yang bakal terjadi? Begitu pula anak yang sudah berkasus di berbagai sekolah, muaranya madrasah. Hanya agar bagaimana sang anak bisa dapat ijazah meski keluaran madrasah. Entah dengan transaksi yang bersifat material antara kepala madrasah dengan wali sang anak atau dengan iming-iming mendapat sesuatu seperti kenaikan pangkat atau karier atau semisalnya dari wali atau keluarga sang murid yang kebetulan pejabat pemerintah dan punya kuasa. Bisa saja terjadi. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana kualitas atau out put warga belajarnya yang notabene mereka adalah generasi penerus bangsa?

Kaitannya dengan peningkatan eksistensi atau pemberdayaan (empowerment) madrasah, memang tidak harus dengan menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan elite atau kelas menengah ke atas. Juga tidak harus dengan ekonomi biayai tinggi. Karena sesuai dengan kondisi sosial dan geografisnya yang cenderung di pinggiran atau dikelola swasta, maka yang paling dibutuhkan adalah pembangunan karakter madrasah yang berbasis swadaya. Ini yang harus dipikirkan oleh para pengelola madrasah terutama warga Tarbiyah. Karakter mulia harus dibangun melalui kualitas atau mutu pengelolaan. Dan, ingat, kualitas pengelolaan yang bagus berangkat dari kesadaran, ketelitian dan nilai konsisten yang juga bagus yang bersandar pada orientasi pencapaian berkah. Bukan tergantung banyaknya fulus! Orientasi laa fulus mampus adalah warisan Orde Baru yang memaklumkan tradisi “salam tempel” dalam berbagai lini kehidupan bangsa termasuk pendidikan!

Dengan menguatkan orientasi pengelolaan madrasah berdasarkan kesadaran, ketelitian dan konsistensi berbasis berkah, mau tidak mau, hal ini menuntut adanya rekruitmen (penerimaan) tenaga, bahasa orang luarnya, atau pengkaderan, bahasa organisasi. Dibutuhkan tenaga-tenaga atau para kader yang siap mengembangkan lembaga-lembaga madrasah sebagai basis perbaikan moral bangsa. Banyak kiat dan usaha yang dapat dilakukan dalam rangka memperjuangkan kelahiran kader-kader pengelola madrasah yang handal. Seperti juga dengan program menitipkan anak-anak warga Tarbiyah ke lembaga pendidikan yang bermutu yang sesuai dengan visi dan misi Tarbiyah, baik di dalam lingkungan Tarbiyah sendiri maupun di luar Tarbiyah. Inilah yang dimaksud juga dengan upaya menguatkan sumber daya warga Tarbiyah.

Memang, ratusan populasi Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) masih bisa hidup di antara ribuan madrasah yang ada. Ribuan madrasah yang ada masih bisa hidup di antara puluhan ribu bahkan jutaan lembaga pendidikan yang ada. Tetapi, berapakah yang masih pantas disebut sebagai lembaga yang benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, bukan sekadar keranjang sampah? Kita boleh saja melakukan ziarah atau napak tilas alias studi banding ke lembaga-lembaga pendidikan yang masih berjaya sebagai pusat peradaban manusia seperti ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah Sulaiman Arrasuli yang ada di Candung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Atau bisa juga belajar ke tempat-tempat lainnya seperti Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, yang masih eksis sebagai lembaga pendidikan berbasis kitab kuning ‘ala I’tiqad Ahlussunnah wal Jama’ah dan Madzhab Imam Syafi’i rahimahullah dengan santri yang ribuan jumlahnya dari pelbagai penjuru nusantara di usia yang telah melewati satu abad.

Namun, lebih dari itu, orientasi untuk memperbaiki madrasah-madrasah adalah yang utama dalam rangka perbaikan karakter bangsa. Apalagi dalam momentum akbar yang bernama Munas dari organisasi yang menjadikan pendidikan sebagai namanya ini. Ditambah lagi dengan kedatangan rombongan buya dan ummipara ulama dan cerdik cendekia dari penjuru nusantara, tentu berkahnya akan semakin bertambah. Semoga, dengan berkah jamaah dan jamiyah (organisasi) Tarbiyah, bangsa dan negara Indonesia menjadi maslahah. Bangsa dan negara, sebagaimana ungkapan Inyik Candung, yang adatnya bersendi syariat, syariat bersendikan kitabullah (pedoman agama). Syariat mengarahkan dan adat yang menerapkan. Selamat ber-Munas ke-9 Persatuan Tarbiyah Islamiyah![]

Redaksi tarbiyahislamiyah.id menerima tulisan berupa esai, puisi dan cerpen. Naskah diketik rapi, mencantumkan biodata diri, dan dikirim ke email: redaksi.tarbiyahislamiyah@gmail.com

D.M.S. Harby
D.M.S. Harby 11 Articles
Tulisan diolah dari berbagai sumber. Penulis adalah alumni Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Islamiyah (MITI) Pasar Baru Curup, MTs. Pondok Pesantren Arrahmah Air Meles Atas Curup, MAK Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja OKU Timur dan Kepala Sekolah Dasar Tarbiyah Islamiyah (SDTI) Curup 2015-2017. Kini Ketua Ikatan Alumni PPNH Sukaraja, Ketua PC Tarbiyah-Perti RL dan Ketua Pembina Yayasan Tarbiyah Rejang Lebong (YTRL).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*