Sebagai warga Tarbiyah Islamiyah, saya tidak terlalu kaget membaca berita “Tarbiyah Dukung MK-Fauzi”. Dukungan DPP Persatuan Tarbiyah (Tarbiyah Organisasi) pada salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut sesungguhnya sudah dapat diduga sejak pelaksanaan Milad Tarbiyah beberapa bulan lalu di Bukittinggi. Kala itu, DPP Tarbiyah menganugerahkan status Anggota Kehormatan kepada Fauzi Bahar. Linear dengan itu, ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur mendampingi Muslim Kasim, DPP Tarbiyah pun mempertegas dukungan politiknya pada pasangan MK-Fauzi.
Dukungan itu merupakan sikap politik resmi pengurus DPP Tarbiyah. Secara organisatoris, DPP Tarbiyah memilih berada di belakang MK-Fauzi sebagai salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur dalam Pilkada Sumbar 2015. Persoalannya bukan tentang siapa yang didukung DPP Tarbiyah, melainkan sikap non-partisan yang diambil. Sikap tersebut jelas berdiri vis a vis dengan khittah pendidikan dan sosial keagamaan Tarbiyah yang dideklarasikan pendirinya pada Mei 1969. Bagaimana pun, khittah Tarbiyah Islamiyah “mengharamkan” organisasi ini turut berpolitik praktis. Di mana, khittah tersebut menghendaki agar Ormas Tarbiyah Islamiyah cukup membatasi dirinya pada politik etis dalam menghadapi setiap dinamika politik kenegaraan, nasional maupun lokal. Nyatanya, sikap resmi DPP Tarbiyah yang baru saja dirilis justru menentangnya.
Apa sesungguhnya yang ada dibalik semua itu? Banyak kemungkinan yang mengitari sikap tersebut. Pertama, Tarbiyah Organisasi larut dengan pragmatisme politik elite. Bagaimanapun, sebagian elite DPP Tarbiyah Islamiyah juga diisi para politisi negeri yang sudah terbiasa dengan pikiran pragmatis-materialistis. Mereka tidak lagi terbiasa dengan pengelolaan organisasi berbasis nilai yang diperjuangkan, melainkan berpijak pada keuntungan apa yang diperoleh dari organisasi. Dalam realitas seperti ini, semakin sulit membedakan antara elite ormas keagamaan seperti Tarbiyah dengan elite partai politik. Keduanya acap berkelindan satu sama lain, di mana yang satu sering digunakan untuk posisi tawar bagi yang lain. Dengan demikian, sikap pragmatis elite Ormas Tarbiyah Islamiyah sama buruknya, bahkan lebih buruk dibanding pragmatisme politisi partai politik. Dikatakan lebih buruk, karena justru membawa-bawa (“menjual”) agama untuk kepentingan jangka pendek.
Kedua, Tarbiyah Organisasi tengah dibajak oleh orang-orang sesungguhnya hendak menjerumuskan ormas ini ke jurang dalam. Betapa tidak, khittah yang diamanahkan pendirinya disimpangi, sementara kerja politik praktis justru dihampiri. Bahkan tidak jarang, sekolah-sekolah dan para jamaah tarbiyah hanya diklaim sebagai basis dukungan yang “dijual” kepada siapa yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka.
Ketiga, Elite DPP Tarbiyah Islamiyah sesungguhnya tidak lagi mampu menahan libido politiknya. Merasa tidak mampu bertarung dalam partai politik tertentu, lalu menggunakan Tarbiyah Organisasi sebagai kendaraan. Kalaulah memang soal hasrat politik yang tidak lagi tertahankan, alangkah lebih baik mendirikan partai politik baru dibanding mengorbankan Tarbiyah Organisasi. Pilihan mengorbankan Tarbiyah justru berakibat panjang bagi kepentingan pemajuan pendidikan dan dakwah Tarbiyah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, elite Tarbiyah perlu belajar dari NU dan Muhammadiyah. Di mana, keduanya tetap menjaga organisasi dari rayuan politik praktis. Hasrat politik warga justru disalurkan melalui partai politik yang didirikan dengan sama sekali tidak mengatasnamakan dua ormas tersebut.
Baca Juga: Surat Terbuka untuk Kongres PB IPTI dan PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Keempat, Tarbiyah Organisasi telah mati rasa. Di tengah kondisi politik yang tidak menentu, korupsi politik yang membiak dan ringkihnya etika politik, elite DPP Tarbiyah justru menjerumuskan organisasi pada lumpur hitam politik praktis. Bukannya ikut mencari obat penawar bagi buruknya realitas etika politik elite, malah turut masuk ke dalam kekeruhan politik praktis yang ada. Dalam kondisi demikian, Tarbiyah Organisasi justru akan menambah berat beban bangsa untuk segera bangkit dari keterpurukan akibat prilaku buruk elite politiknya.
Kembali soal sikap politik DPP Tarbiyah dalam Pemilihan Gubernur Sumbar, memilih berada pada salah satu pasangan calon justru akan merugikan jamaah tarbiyah di daerah ini. Warga tarbiyah ditempatkan pada posisi yang tidak seharusnya dalam mengawal proses pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur yang jujur dan adil. Sesuai khittah, semestinya DPP Tarbiyah memosisikan diri pada tataran politik etis. Menjadi tempat bertanya dan mengingatkan semua pihak agar pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dilaksanakan secara jujur, adil dan memperhatikan etika politik sesuai filosofi ABS-SBK. Dalam konteks itu, Tarbiyah Islamiyah sangat berpentingan dengan diimplementasikannya ABS-SBK secara baik, tetapi tidak pada tempatnya memberi dan menyatakan dukungan pada salah satu dari dua pasangan calon yang ada. Apapun yang ada dibalik sikap pragmatis elite Tarbiyah Organisasi tersebut, yang pasti khittah Tarbiyah Islamiyah telah dilanggar. Pelanggaran yang harus diberi hukuman setimpal dengan menyatakan mosi tidak percaya terhadap elite-elite Tarbiyah Organisasi. Mosi tersebut kiranya patut diiringi dengan upaya membebaskan Tarbiyah Islamiyah dari kepungan segelintir elite yang tidak peduli dengan khittah Tarbiyah. Semoga dapat jadi renungan bagi warga Tarbiyah Islamiyah.[]
