Dengan munculnya petarung Ahok seperti Yusril Ihza Mahendra, Sandiago S. Uno dan Adhyaksa Dault pada kontestasi kepemimpinan ibukota, menjadikan Pilkada DKI Jakarta 2017 bak pertemuaan para bintang. Sehingga DKI Jakarta bukan hanya daerah yang menjadi milik warga Betawi. Tak ayal, terpilihnya Jokowi-Ahok tahun 2012 membuat ibukota tampak seksi bagi politisi daerah lain untuk merebut jabatan penting DKI Jakarta.
Selama Jokowi-Ahok memimpin, baik Jokowi sebagai gubernur atau pun sudah menjadi presiden. Posisi etnis Minangkabau memang yang paling kritis terhadap pemerintahan. Etnis Minangkabau belum menyatakan kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi. Tesis ini diperkuat dengan keluarnya rilis survei Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi, yang menyatakan bahwa etnis yang belum puas dengan kepemimpinan Jokowi adalah Minang (15/2). Secara gamblang Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dan Ronny P. Sasmita, pengamat Ekonomi Politik, telah membahas masalah ini di harian Singgalang secara tajam dan dialogis. Namun, kiblatnya masih belum lepas terhadap hasil pilpres yang memenangkan Prabowo-Hatta di Sumatera Barat.
Sebenarnya, pendapat ini bukan soal skeptisnya orang Minang memandang tentang kepemimpinan Jokowi. Sikap politik Jusuf Kalla yang memilih bergabung dengan Jokowi sebagai wakil presiden menjadikan JK sulit diterima etnis Minangkabau. Berbeda dengan posisi JK sebagai wakil presiden era Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1.
Baca Juga: Meneguhkan Kearifan Lokal
Etnis Minangkabau yang berperan terhadap kehadiran pemimpin pada Pilkada DKI. Kritikan orang Minang terhadap Jokowi dan Ahok itu merupakan sesuatu yang wajar dilakukan asalkan tak mengandung unsur sara. Keberpihakan ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang diyakini masyarakat Minang -Ahok tidak pro kepentingan mereka selama menjadi kepala daerah- makanya, kemudian muncul rasionalisasi untuk tidak menerima Ahok. Itu sah-sah saja di ranah demokrasi, sesungguhnya tak ada yang menjadi pahlawan tanpa ada salah di sistem ini.
Sulit bagi kepala daerah untuk menghindari kepentingan sepihak untuk memberikan ruang yang khusus kepada orang terdekatnya untuk mengisi pos-pos penting di pemerintahan atau ekonomi. Sehingga majunya Jakarta era Ahok, menjadi pertanyaan bagi kita tentang keberadan dan tempat masyarakat miskin yang dulunya marak di DKI. Jakarta dikuasi siapa? Pemodal kah? Di sisi lain, etnis Minang di sekitar Pasar Tanah Abang, posisi ekonominya sudah mulai dikalahkan pedagang lain sebagai impak lain kebijakan Ahok.
Membaca ini bukan masalah sara, tetapi pertarungan ekonomi antara etnis China dan Minang, pedagang ulung yang menginvasi banyak daerah dan negara. Jadi, persoalan ini bisa jadi masalah yang menyebabkan “Minang” tidak bersimpatik dengan Ahok, dibandingkan era Fauzi Bowo yang cukup akomodatif dengan etnis ini.
Baca Juga: Membaca Kemunculan Jamaah Shalahuddin, Lembaga dakwah Kampus (LDK) Tertua di Indonesia
Lebih lanjut, misalnya, sikap Ahok yang tidak memilih partai politik sebagai kendaraannya untuk maju lagi sebagai kepala daerah merupakan fenomena unik perbedaan Jokowi-Ahok tahun 2012 dengan yang sekarang ini. Ahok menggandeng Heru Budi Hartono, PNS DKI Jakarta sebagai wakilnya sesuai dengan keinginan Teman Ahok. Nama wakil Ahok saat ini yang berasal dari PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, awalnya diminta Ahok untuk tidak naik menggunakan kapal politik PDI-P. Logika politik Ahok tidak bisa diterima Djarot untuk naik tanpa PDI-P, akhirnya Ahok menggandeng Heru.
Logika Ahok yang membaca Jokowi yang kesusahan menghadang konstelasi politik di jajaran kabinet serta partai koalisi dan oposisi menjadikan Ahok memikirkan cara untuk naik tanpa partai politik (baca: independen).
Ahok tidak begitu menggantungkan nasibnya pada institusi partai, wadah dimana masyarakat diajarkan berpolitik secara prosedural dan struktural. Bagi Ahok, partai politik adalah sesuatu yang bobrok. Makanya, Ahok mengambil kesempatan untuk menjaring kelas menengah yang anti partai politik yang jumlahnya lebih besar dibandingkan pemilih kelas bawah. Dengan demikian, Partai Politik sedang menggali kuburnya sendiri. Ahok memahami kebutuhan ini dengan dominannya Partai Politik yang membencinya, sehingga ia memanfaatkan peluang-peluang tersebut sebagai basis suaranya. Impaknya, kelas menengah atas semakin bersimpati dengan Ahok.
Sebagai pengusaha logika politik Ahok adalah logika pasar bukan institusional (baca: lembaga). Sehingga langkah politik Ahok dominan lebih mengedepankan kebutuhan pasar bukan perbaikan sistem politik yang terlembaga. Dengan naik tanpa Partai Politik merupakan kritikan terhadap partai yang selama ini menjadikan calon hanya boneka kebutuhan partai. Makanya, calon kepala daerah yang pintar, adalah ia yang membenturkan Partai Politik dengan kelas menengah. Meskipun di sisi lain, langkah ini juga tak baik bagi perbaikan lembaga politik kita kedepannya. Jadi, posisi kepala daerah yang sedang diperjuangkan Ahok dominan lebih mengedepankan pasar, apakah pasar suara kelas menengah yang dominan, ataupun bisnis yang digerakkan orang-orang minoritas yang tak berkuasa. Sehingga, hal ini juga yang ditakutkan warga Minang sebagai akibat kepentingannya semakin tak diperhatikan.[]