Pasang-Surut PERTI Pasang-Surut PERTI Pasang-Surut PERTI
Oleh Rozal Nawafil
Pada tahun 1931, Syekh Sulaiman Arrasuli memperoleh penghargaan Grote Zilveren Ster (Bintang Perak Besar) dari pemerintah Hindia Belanda berkat jasa Inyiak Canduang dalam mewujudkan kerjasama yang harmonis antara ulama dan kaum adat. Penghargaan yang diterima Inyiak Canduang dirayakan oleh jama’ah PERTI dalam suatu syukuran dan pertemuan besar di Batu Hampar. Pertemuan itu juga menghasilkan perubahan struktural pengurus dan mengangkat Syaikh Abdul Madjid Koto Nan Gadang sebagai Ketua PTI menggantikan Sultha’in.
Pada konferensi tanggal 11-16 Februari 1935 di Bukittinggi. Buya Sirajuddin Abbas terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Konferensi ini juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di dalam anggaran dasar dijelaskan perubahan singkatan organisasi, jika sebelumnya disingkat PTI berubah menjadi PERTI. Selanjutkan diterbitkan juga majalah Soeara PERTI (Soearti).
Rumusan anggaran dasar kemudian disempurnakan dan disahkan kembali dalam Kongres II PERTI tanggal 3-5 April 1935 di Bukittinggi. Kongres II Perti melengkapi keputusan-keputusan yang telah disahkan sebelumnya, misal di bidang asas, jika sebelumnya hanya berasas Islam maka dalam kongres terdapat ditambahkan itikad menurut paham Ahlussunnah wal Jama’ah dan dalam syariat menurut mazhab Syafi’i.
Konseptual dan doktrinal PERTI pada bidang syariat atau fiqih yang secara legalistik termuat dalam AD/ART nya mengharuskan jamaahnya atau pengikutnya untuk konsisten hanya mengikuti Mazhab Syafi’i.
Organisasi PERTI selanjutnya berhasil melebarkan sayapnya hingga ke pusat-pusat pendidikan Sunniyah Syafi’iyyah di Aceh, Jambi, Tapanuli, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dll. Pada akhir kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda tercatat PERTI memiliki 45.000 murid yang tersebar di surau-surau yang berafiliasi dengan PERTI. Sementara jumlah anggota PERTI saat itu sekitar 350.000 orang.
Untuk keperluan kaderisasi, PERTI juga menghimpun jama’ahnya sebanyak-banyaknya dengan cara menggalang kekuatan para pemuda dalam Persatuan Pemuda Islam Indonesia (Sekarang berubah menjadi Pemuda Islam atau PI), Persatuan Murid-Murid Tarbiyah Islamiyah (Sekarang berubah menjadi Organisasi Pelajar Islam atau OPI), dan Kepanduan al-Anshar (Selanjutnya bersama organisasi kepanduan lainnya melebur membentuk Pramuka).
Pasca kemerdekaan, PERTI juga mengambil langkah dan menyatakan tekadnya untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di antaranya dengan mendirikan satu barisan tentara Islam bernama Laskar Muslimin Indonesia (Lasymi). Bahkan dalam perjalanannya, PERTI juga berperan dalam mendukung kedaulatan Indonesia dari gerakan-gerakan internal yang mengancam kedaulatan seperti DI/TI di Aceh yang dimotori kelompok PUSA dan PRRI di Sumatra Barat.
Pada Tahun 1945, para pemimpin PERTI yang dikomandoi Buya Siraj memandang pentingnya siyasah atau politik dalam mempertahankan ajaran Sunniyah Syafi’iyah setelah sebelumnya tidak dapat berbuat banyak saat Masyumi didominasi oleh kaum muda. Sehingga pada 22 November 1945 diputuskan PERTI bertransformasi menjadi Partai Politik dengan nama Partai Islam Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (PI PERTI) dan diperkuat oleh Kongres PERTI di Bukittinggi pada 22-24 Desember 1945 dan Buya Sirajuddin Abbas terpilih sebagai ketua umum Dewan Partai Tertinggi (DPT) PI PERTI sekaligus memindahkan DPT PI PERTI dari Bukittinggi ke Jakarta pada tahun 1952. Dan sampai tahun 1955 Buya Siraj menjadi satu-satunya wakil PERTI di parlemen. Pada tahun 1950, PI PERTI memiliki lebih dari satu juta anggota atau kader. Dan barulah pasca pemilu 1955 banyak tokoh PERTI yang menduduki parlemen seperti Syaikh Sulaiman Arrasuli (Ketua Dewan Penasehat PI PERTI) dan Tgk.H. Muhammad Hasan Krueng Kalee (Ketua DPD PERTI Aceh pertama). Saat itu PERTI berhasil memperoleh 4 kursi DPR dan 7 kursi Konstituante.
Setelah Konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno, PI PERTI mendapatkan dua kursi di DPR-GR. Dan saat itu dua tokoh kunci PERTI juga dipercaya sebagai menteri negara yaitu KH. Sirajuddin Abbas sebagai Menteri Keselamatan Negara RI dan H. Rusli Abdul Wahab sebagai Menteri Negara Urusan Umum dan Irian Barat.
Pada tahun 1960-an, PI PERTI membentuk organisasi-organisasi yang bernaung dibawahnya (ounderbouw) seperti Wanita PERTI, Gerakan Buruh Muslimin Indonesia (GERBUMI), Gerakan Tani Muslimin Indonesia, Pemuda Islam (PI) Indonesia, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pada 1962 berubah menjadi Kesatuan Mahasiswa Islam atau KMI), Ikatan Pelajar Sekolah PERTI (Kelanjutan dari Persatuan Murid-Murid Tarbiyah Islamiyah dan pada 1965 berubah menjadi Organisasi Pelajar Islam atau OPI).
Di masa demokrasi terpimpin, PI PERTI mengalami masa-masa sulit dan mengalami kemelut internal. Sehingga di masa orde baru, pada tahun 1969 Ketua Dewan Penasehat PI PERTI, sesepuh sekaligus pendiri PERTI yaitu Syaikh Sulaiman Arrasuli mendekritkan agar PERTI kembali ke khittah 1928 yaitu organisasi non politik. Namun, dekrit sesepuh ini hanya diterima oleh sebagian pengurus PI PERTI saja seperti Buya Baharuddin Arrasuli.
Baca Juga: Narasi Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Pada 1 Mei 1969 PI Pergerakan Tarbiyah Islamiyah merubah namanya kembali ke PI Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Buya Rusli Abdul Wahab saat itu mengambil alih kepemimpinan PI PERTI sekaligus menjadi Ketua Umum (Tanfidziyyah) PI Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI PERTI). Pada pemilu 1971 PI PERTI berhasil meraih 381.309 suara. Sedangkan Buya Sirajuddin Abbas dan Buya Baharuddin Ar-Rasuly pada pemilu 1971 bergabung dengan Golongan Karya (Golkar). PI PERTI pimpinan Buya Rusli A. Wahab dan partai Islam lainnya dikarenakan kebijakan pemerintah akhirnya pada tahun 1973 berfusi dan bergabung membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terpecahnya sikap politik tokoh-tokoh besar PERTI membuat eksistensi PERTI dalam politik semakin menghilang sekaligus berefek pada vakum dan terbelahnya Organisasi Serumpun/Fungsional (Sebelumnya ounderbouw) Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan terbelahnya jam’iyyah atau organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam dua kubu yaitu kubu Golkar yang disebut PB Tarbiyah dan kubu PPP yang disebut DPP PERTI yang juga belakangan di masa reformasi meneguhkan komitmen kembali ke khittah 1928 dengan membawa Tri Bakti PERTI: Pendidikan, Dakwah dan Amal Sosial.
Setelah perjuangan panjang akhirnya pada 21-23 Okober 2016, PB Tarbiyah dan DPP PERTI berhasil melaksanakan Munas dan Muktamar Islah di Jakarta. Sekaligus menjam’iyyahkan Tarbiyah dan PERTI dalam satu bentuk yang disebut Tarbiyah-PERTI. Sekaligus mengangkat Buya Basri Bermanda (Sebelumnya Ketua Umum PB Tarbiyah) sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Tarbiyah-PERTI dan Tgk.H. Moh. Faisal Amin (Sebelumnya Ketua Umum DPP PERTI) sebagai Wakil Ketua Umum PP Tarbiyah-PERTI.
Baca Juga: MTI Al-Jamiliyah: Pembaharu Pendidikan Islam di Pariaman
Penulis : Rozal Nawafil bin Nawawi Al Asyi
Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Wakil Ketua ROHIS IPDN Kampus Kalbar, Wakil Ketua II PD OPI Ace
