Shulh al-Jama’atain bi Jawaz Ta’addud al-Jum’atain: Bantahan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau untuk Sayyid Utsman Batavia atas Perkara Dua Jumat di Palembang (1312 H/ 1893 M)

Shulh al-Jama’atain bi Jawaz Ta’addud al-Jum’atain Bantahan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau untuk Sayyid Utsman Batavia atas Perkara Dua Jumat di Palembang (1312 H 1893 M)
Ilustrasi/Dok. Istimewa

Syekh Ahmad Khatib Minangkabau “Shulh al-Jamâ’atain bi Jawâz Ta’addud al-Jum’atain” vs Sayyid Utsman Batavia atas Perkara Dua Jumat di Palembang

Ini adalah halaman sampul dalam dari kitab “Shulh al-Jamâ’atain bi Jawâz Ta’addud al-Jum’atain” karangan seorang ulama Nusantara asal Minangkabau yang bermukim dan berkarier di Mekah, yaitu Syekh Ahmad b. ‘Abd al-Lathîf al-Khatîb al-Mânkabâwî al-Jâwî (dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Minang, w. 1916). Kitab ini ditulis untuk membantah sebuah risalah yang sebelumnya dikarang oleh Sayyid Utsman b. Yahya (w. 1913), mufti Batavia (Betawi) terkait perkara tidak bolehnya mendirikan dua salat Jum’at di dalam satu baldah (kampung atau kota).

Dokumen Penulis

Shulh al-Jamâ’atain ditulis dalam bahasa Arab. Merujuk pada kolofon, karya ini diselesaikan penulisannya di kota Mekah pada malam Selasa, 25 Rajab tahun 1312 Hijri (bersamaan dengan 1893 M). Tampaknya karya ini dicetak untuk pertama kali di al-Mathba’ah al-Mîriyyah di Mekah pada tahun yang sama dengan penulisannya, kemudian dicetak ulang oleh Mathba’ah al-Taraqqî al-Mâjidiyyah di Mekah pada tahun-tahun berikutnya, lalu oleh sebuah percetakan di Kairo (Mathba’ah ‘Îsâ al-Bâbî al-Halabî).

Saya mendapatkan foto kopian kitab ini dari Muhammad Azhari Azhari Elbahr, mahasiswa pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, konsentrasi pemikiran Islam Nusantara. Kopian ini berasal dari versi aslinya yang dicetak oleh Matbha’ah Dâr Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah (‘Îsâ al-Bâbî al-Halabî) yang berbasis di Kairo, dengan tahun cetak 1353 H/ 1934 M. Percetakan ini disponsori oleh Syekh ‘Abdullâh ‘Afîf dari Cirebon (Jawa Barat), seorang saudagar yang banyak mensponsori percetakan kitab-kitab karangan ulama Nusantara pada dekade 30-50-an.

Versi cetak Kairo ini menghimpun 68 tebal halaman, disertai tiga buah risalah terkait tema serupa masing-masing karangan Syekh Abû Bakar Muhammad Syathâ (dikenal dengan Sayyid Bakrî, w. 1899) dan juga karangan Syekh Jalâluddîn al-Suyûthî (w. 1505). Tiga risalah tambahan tersebut dicetak dalam format hâmisy (teks pinggir).

Baca Juga: Raudhah al-Hussab fi Amal al-Hisab Manuskrip Matematika Islam Nusantara Karangan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau

Shulh al-Jamâ’atain ini secara khusus berisi pandangan Syekh Ahmad Khatib Minang terkait bolehnya melaksanakan salat Jumat di masjid baru yang ada di Palembang. Hal ini artinya di kota Palembang terdapat dua buah masjid yang melaksanakan salat Jumat, yaitu masjid lama dan masjid baru. Pendapat ini sekaligus secara umum menyatakan bolehnya melaksanakan dua buah salat Jumat (di dua masjid) pada satu kota atau kampung (baldah) jika telah memenuhi syarat yang ditentukan. Syekh Ahmad Khatib Minang berpandangan jika kasus “masjid baru” Palembang telah memenuhi syarat untuk bolehnya melaksanakan salat Jumat.

Pendapat Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini sekaligus membantah fatwa yang sebelumnya dirilis oleh Sayyid Utsman yang saat itu menjabat sebagai mufti Batavia, yang mengatakan jika hukum salat Jumat yang dilaksanakan di masjid baru Palembang tidak sah. Dalam Shulh al-Jamâ’atain, Syekh Ahmad Khatib juga menyertakan tiga buah risalah fatwa yang dikeluarkan oleh tiga orang ulama besar, masing-masing mufti Mekah (Syekh Sa’îd Bâ-Bashîl), mufti Madinah (Syekh al-Barzanjî), dan ulama sentral Al-Azhar di Kairo (Syekh al-Inbâbî). Syekh Ahmad Khatib Minangkabau secara khusus menyurati ketiga ulama besar dunia Islam itu khusus terkait permasalahan “salat Jumat di masjid baru Palembang” ini. Ketiga ulama tersebut pun menulis fatwa yang isinya memperbolehkan dilaksanakannya salat Jumat di masjid baru Palembang tersebut.

Yang sebenarnya lebih menarik untuk dikaji, adalah bukan “hukum boleh tidaknya dilaksanakan dua Jumat di satu kota”. Ini adalah masalah “produk hukum fikih” temporal. Yang justru lebih menarik untuk dikaji lebih jauh adalah konteks wacana sosio-historis yang menjadi latar belakang mengemukanya polemik fatwa antara Sayyid Utsman Batavia dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini.

Begini ceritanya:

Pada tahun 1822, Belanda menaklukkan (baca: menjajah!) Kesultanan Palembang setelah mengalahkan pasukan kesultanan itu dalam perang berdarah-darah selama kurang lebih empat tahun (1818-1822). Sebelumnya, Kesultanan Palembang adalah negara merdeka yang memiliki kedaulatan penuh. Namun sejak 1822, Palembang menjadi wilayah taklukkan Kolonial Hindia Belanda yang bermarkas di Batavia. Palembang pun menjadi wilayah bawahan dan bagian dari Batavia.

Dalam rangkaian perang besar itu, Belanda tercatat kalah dua kali dengan kerugian yang menyakitkan. Namun Belanda pada akhirnya berhasil mengalahkan Palembang pada tahun 1822, setelah (salah satu penyebabnya) menjalankan politik pecah belah pada pihak Palembang. Pasukan Palembang dapat ditaklukkan. Istana kesultanan, masjid, madrasah, perpustakaan, dan bangunan lainnya di area keraton Palembang rusak akibat perang, Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap dan diasingkan bersama keluarganya, para pejabat kesultanan, para ulama, dan penyokong kesultanan juga mendapatkan nasib yang sama: ditangkap dan diasingkan. Sebagian ulama yang lain banyak yang melarikan diri dari kejaran Belanda ke pelbagai daerah.

Penting dicatat, bahwa dalam perang itu, garis terdepan perlawanan dari pihak Palembang adalah para ulama dan santri yang merupakan jaringan murid dari Syekh Abdul Shamad Palembang. Madrasah, pesantren, dan tentu saja masjid menjadi lambang keberanian dan perjuangan negeri itu. Masjid kesultanan yang dibakar oleh Belanda dalam perang Palembang 1822 pun dibangun kembali oleh Belanda, namun kemudian segala aktivitas di sana berada dalam pengawasan yang ketat dari pihak kolonial. Belanda masih merasa trauma atas gigihnya perlawanan yang dijalankan pihak ulama Palembang yang mana masjid adalah pusat kegiatan mereka. Selama lebih dari enam puluh tahun kemudian, Belanda senantiasa berupaya menetralkan masjid dan ulama Palembang agar suasana menjadi “kondusif dan tidak berpotensi memunculkan gerakan perlawanan”. Hal ini berlangsung setidaknya selama tiga generasi.

Sebuah masalah yang baru kemudian muncul pada akhir abad ke-19 M, ketika seorang ulama Palembang yang memiliki hubungan sanad kepada Syekh Abdul Shamad Palembang dan juga kepada murid-muridnya, yaitu Kiagus Abdul Hamid Palembang, mendirikan sebuah masjid baru. Masjid tersebut juga menjadi pusat kegiatan intelektual, dan juga berfungsi untuk melaksanakan salat Jumat. Belanda tentu saja menjadi kembali khawatir akan kenyataan ini.

Maka pada tahun 1893, pihak Belanda meminta Sayyid Utsman, yang menjabat sebagai mufti agung Batavia dan memiliki kedekatan yang istimewa dengan pemerintahan kolonial, untuk membuat fatwa terkait masalah “masjid baru Palembang” itu. Sayyid Utsman pun kemudian merilis sebuah fatwa dan mengeluarkan dua buah risalah yang menegaskan bahwa salat Jumat di “masjid baru Palembang” itu tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan, karena sejatinya di satu kota hanya boleh dilaksanakan salat Jumat di satu masjid saja. Di Palembang saat itu, sudah ada “masjid tua” tempat dilaksanakannya salat Jumat (namun tentu saja ia berada dalam pengawasan Belanda).

Pihak “masjid baru Palembang” yang diwakili oleh Kiagus Abdul Hamid dan ulama lainnya tentu saja merasa tidak terima dengan fatwa yang dirilis oleh Sayyid Utsman dari Batavia itu. Selain karena fatwa tersebut dipandang bias pesanan pihak Belanda, para ulama Palembang juga memandang jika Batavia tidak punya otoritas atas masalah-masalah keagamaan yang terjadi di Palembang, wilayah yang sangat jauh terpisah dari Batavia. Palembang adalah wilayah tersendiri yang memiliki mufti sendiri. Pihak tersebut kemudian mengirimkan surat kepada Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, ulama Nusantara yang kariernya sedang menanjak di Mekah sebagai imam, khatib, pengajar, dan pengarang banyak kitab berbahasa Arab. Surat tersebut berisi permintaan bagi Syekh Ahmad Khatib untuk berpendapat tentang permasalahan “masjid baru Palembang” ini. Atas dasar hal inilah, Syaikh Ahmad Khatib kemudian mengarang kitab Shulh al-Jamâ’atain bi Jawâz Ta’addud al-Jum’atain.

Baca Juga: Tafsir al-Khatib al-Makki Karangan Abd al-Hamid ibn Ahmad al-Khatib ibn Abd al-Lathif al-Minankabawi al-Makki

Dalam kata pengantarnya, Syekh Ahmad Khatib Minang menulis:

هذا ما دعت اليه حاجة لسائلين. من إخواننا الجاويين. في شأن بلدة كبيرة مشتملة على أناس كثيرين. قد أقيمت بوسطها جمعة منذ مدة طويلة من السنين. مع اتساع أكنافها وتباعد أطرافها. بحيث أن بعض أطرافها يبعد عن مسجدها نحو ميل. وبعضها أكثر أو أقل منه بقليل. بحيث لا يسمع نداء الجمعة. في تلك الأطراف المتسعة. حتى أدى ذلك البعد الى تركها. ممن كان بعيدا عنها. إما لضعف بنيته عن حضورها. أو لعدم اهتمامه بشأنها. لما يلحقه من المشقة في المشي اليها. وكان ذلك المسجد في بعض الأحيان. لا يسع لحضور الجمعة فيه لضيق المكان. ولو فرض حضور القريب والبعيد اليه لما وسعهم. كما أخبر بذلك الثقات الذين عاينوا جمعهم. فقيض الله تعالى بعض الراغبين في حيازة الأجر العظيم. لبناء مسجد جديد على بعد ميل أو أكثر من المسجد القديم. فأقام أهله الجمعة فيه ثمانية أشهر في جمع غفير. لم يتعطل فيها شيئ من شعار الجمعة في المسجد القديم ولم ينقص حمعه الكثير. فسعى من أهل المسجد القديم جمع عديد. وعطلوا اقامة الجمعة في المسجد الجديد. متمسكين بفتوى بعض علمائهم. ولعله أجاب على قدر استفتائهم. اذ الجواب على قدر السؤال. وإن كان غير مطابق للحال. فألف فيها رسالة مستقلة. غير ناظر فيها لتأثير العلة. فضجر أهل المسجد الجديد لذلك أعظم ضجر.

(Ini adalah sesuatu yang diminta oleh para penanya. Dari sebahagian saudara kita dari Jawi [Nusantara]. Tentang perkara sebuah negeri yang besar yang menghimpun penduduk yang banyak. Di sana telah didirikan ibadah salat Jumat sejak sekian masa yang lalu. Di saat yang bersamaan, kian luaslah wilayah negeri itu, dan kian jauhlah batas antar kawasannya. Sebagian kawasan negeri berjarak lebih dari satu mil dari masjid utama negeri itu. Sebagian kawasan yang lainnya berjarak lebih kurang lebih sedikit dari itu. Sekiranya tidaklah dapat terdengar seruan Jumat. Di tempat-tempat yang luas itu. Sehingga, jarak yang jauh itu menjadikan sebahagian orang yang tinggalnya jauh tidak melaksanakan salat Jumat. Adakalanya karena mereka berhalangan hadir, atau karena memang tidak punya perhatian. Karena susah payah dan jauhnya jarak menuju ke masjid. Dalam beberapa tempo, masjid tersebut bahkan sudah tidak dapat lagi menampung jamaah, karena tempatnya yang memang sempit. Jika saja jamaah yang dekat dan jauh itu diperkirakan semuanya datang, maka tidaklah dapat masjid itu menampung mereka. Demikianlah sebagaimana halnya dikabarkan oleh orang-orang yang aku percayai. Lalu Allah berkenan menggerakkan hati sebahagian orang untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Yaitu dengan membangun sebuah masjid baru yang jaraknya satu mil atau lebih dari masjid lama. Para penduduk sekitaran masjid baru itu pun akhirnya dapat melaksanakan sembahyang Jumat di sana, delapan bulan lamanya. Keberadaan masjid baru dan sembahyang Jumatnya selama itu tidak mengganggu apa yang telah berlangsung di masjid tua, tidak pula mengurangi jemaatnya. Namun rupanya, pihak masjid tua mulai melakukan perkara. Mereka menganggap batal sembahyang Jumat yang dilakukan di masjid baru. Dengan berlandaskan pada sebuah fatwa sebahagian ulama. Yang tentu saja ulama itu berfatwa atas pesanan jamaah tersebut. Jawaban sang mufti tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia telah menulis sebuah risalah. Yang keluar tanpa menimbang sebab akibat yang ditimbulkan olehnya. Jamaah masjid baru pun menjadi goncang).

Risalah Shulh al-Jamâ’atain yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dari Mekah untuk Palembang ini terbukti berpengaruh sangat kuat, bukan saja di kalangan Muslim Palembang pada saat itu, tetapi juga pada blantika intelektual Islam Nusantara, bahkan dunia Islam secara umum. Atas risalah tersebut, “reputasi dan wibawa” Sayyid Utsman sebagai seorang ulama besar sekaligus mufti Batavia menjadi terguncang. Mengetahui hal itu, Sayyid Utsman pun tidak tinggal diam. Ia kemudian menulis sebuah kitab susulan, yang berisi bantahan atas bantahan Syekh Ahmad Khatib. Kitab tersebut berjudul Tabyîn al-Khatî’atain fî Shulh al-Jamâ’atain dan dicetak di percetakan pribadi milik Sayyid Utsman di Batavia. Dalam karya susulannya itu, Sayyid Utsman mengudar dua buah hal yang ia anggap sebagai kekeliruan pandangan dari pihak Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dalam karyanya, Shulh al-Jamâ’atain.[]

Bogor, Maret 2018

*Tulisan ini pernah dimuat oleh alif.id


Redaksi tarbiyahislamiyah.id menerima tulisan berupa esai, puisi dan cerpen. Naskah diketik rapi, mencantumkan biodata diri, dan dikirim ke email: redaksi.tarbiyahislamiyah@gmail.com

Syekh Ahmad Khatib Minang

Share :
Ahmad Ginanjar Sya'ban
Ahmad Ginanjar Sya'ban 17 Articles
Dosen Pascasarjana UNUSIA Jakarta

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*